Beranda » Pemerintah dan DPR Sepakati Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah dan DPR Sepakati Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah & DPR RI sudah putusan bulat membawa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke sidang sempurna buat lalu disahkan sebagai undang-undang.

Salah satu poin yang disepakati merupakan diberlakukannya balik  acara pengampunan pajak atau yang diklaim acara peningkatan kepatuhan harus  pajak.

Berdasarkan draft RUU HPP yang diterima Bisnis, Kamis (30/9/2021), kebijakan pengampunan pajak tadi dinamakan menggunakan acara pengungkapan sukarela harus  pajak.

Pasal lima ayat (1) draf RUU tadi mengungkapkan bahwa harus  pajak bisa menyampaikan harta higienis yang belum atau kurang diungkapkan pada surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data &/atau kabar tentang harta dimaksud.

“Harta higienis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud pada UU No. 11/2016 mengenai Pengampunan Pajak,” misalnya tertulis pada beleid tadi.

Program pengungkapan sukarela harus  pajak menyasar 2 grup harus  pajak. Pertama, harus  pajak yang belum melaporkan harta yang diperoleh semenjak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015.

Harta higienis harus  pajak ini akan dipercaya menjadi tambahan penghasilan & dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Perhitungannya menggunakan cara mengalikan tarif menggunakan dasar pengenaan pajak.

Tarif yang dipengaruhi merupakan menjadi berikut :

a. 6 % atas harta higienis yang berada pada pada daerah NKRI menggunakan ketentuan diinvestasikan dalam aktivitas bisnis sektor pengolahan asal daya alam atau sektor tenaga terbarukan pada pada daerah NKRI &/atau surat berharga negara.

b. 8 % atas harta higienis yang berada pada pada daerah NKRI & tidak diinvestasikan dalam aktivitas bisnis sektor pengolahan asal daya alam atau sektor tenaga terbarukan pada pada daerah NKRI &/atau surat berharga negara.

c. 6 % atas harta higienis yang berada pada luar daerah NKRI menggunakan ketentuan dialihkan ke pada daerah NKRI & diinvestasikan dalam aktivitas bisnis sektor pengolahan asal daya alam atau sektor tenaga terbarukan di dalam daerah NKRI &/atau surat berharga negara.

d. 8 % atas harta higienis yg berada pada luar daerah NKRI menggunakan ketentuan dialihkan ke pada daerah NKRI & tidak diinvestasikan dalam aktivitas bisnis sektor pengolahan asal daya alam atau sektor tenaga terbarukan &/atau surat berharga negara.

e. 11 % atas harta higienis yang berada pada luar daerah NKRI & tidak dialihkan ke pada daerah NKRI. Pelaporan harta higienis sang harus  pajak dilakukan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta & disampaikan pada Direktur Jenderal Pajak semenjak 1 Januari 2022 hingga menggunakan 30 Juni 2022. Kelompok harus  pajak ke 2 yg disasar merupakan harus  pajak orang eksklusif yang memperoleh aset semenjak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020 & belum dilaporkan pada surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang eksklusif tahun pajak 2020 pada DJP.

Tarif yang dipengaruhi merupakan menjadi berikut: 6 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.

8 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.

6 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.

8 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau surat berharga negara.

11 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Pelaporan harta bersih oleh wajib pajak dilakukan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kelompok wajib pajak kedua yang disasar adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh aset sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 kepada DJP.

Tarif yang ditentukan adalah sebagai berikut:

  1. 12 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
  2. 14 persen atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diiventasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara.
  3. 12 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau surat berharga negara.
  4. 14 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau surat berharga negara.
  5. 18 persen atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI.

ridie

Kembali ke atas